Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah

Luas kawasan konservasi dihitung berdasarkan luas alokasi ruang kawasan konservasi dalam SK Pencadangan Gubernur, SK Penetapan Menteri, dan Perda RZWP3K sehingga didapatkan seluas 28,1 juta hektar.  Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Provinsi menyatakan komitmennya untuk mewujudkan capaian penetapan kawasan konservasi seluas 28,1 juta Ha pada tahun 2024 dan peningkatan efektifitas pengelolaan 20 juta ha kawasan konservasi. Komitmen bersama ini disepakati saat Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah yang digelar secara daring dan luring di Depok, untuk itu perlu disusun komitmen bersama sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020-2024. Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah ini dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, tanggal 6-7 April 2021 di Hotel Santika Depok yang dibuka oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut diwakili oleh Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

        Dari Hasil evaluasi pengelolaan kawasankonservasi yang mengacu pada Keputusan Dirjen PRL Nomor 28/KEP-DJPRL/2020, 48 dari 51 Kawasan Konservasi Daerah (KKD) (94%) yang telah ditetapkan masih bersatus Dikelola Minimum. upaya penyelesaian kendala tersebut terus dilakukan baik oleh KKP maupun Dinas. KKP telah melakukan pengalokasian dekonsentrasi untuk penyusunan zonasi kawasan konservasi, penyediaan menu DAK konservasi untuk melengkapi sarana prasarana kawasan konservasi yang telah ditetapkan, penyusunan norma standar prosedur, dan ketentuan (NSPK) pengelolaan kawasan konservasi, sertifikasi pengelola kawasan konservasi, dan kesepakatan kemitraan dan jejaring kawasan konservasi. dan diperlukan kerjasama yang baik dari berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan kawasan konservasi yang mampu menjaga kualitas sumberdaya dan memberi manfaat sosial ekonomi dan budaya bagi masyarakat.