Rapat Kerja Teknis Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021

          Setelah mendengarkan sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, arahan  Direktur Jenderal PRL, paparan para narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal, Pusdatin, Biro Perencanaan dan Para Direktur lingkup DJPRL serta diskusi dengan para peserta, dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

 Seluruh peserta Rapat Kerja Teknis (Rakernis) DJPRL Tahun 2021 sepakat untuk:

1.    Menjalankan program dan kegiatan prioritas sebagai langkah terobosan dalam pengelolaan ruang laut tahun 2021-2024, yaitu: Kajian peningkatan PNBP dari pengelolaan ruang laut, Penataan Ruang Laut (integrasi RZWP3K dengan RTRW, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan pendelegasian kewenangan), Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove dan Terumbu Karang  Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR), terutama peningkatan kualitas garam rakyat, penyediaan Gudang Garam Nasional dan Gudang Garam Rakyat,  Percepatan penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan pemanfaatannya, Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam appendix CITES serta percepatan pengalihan otoritas pengelolaannya (MA CITES), Pemanfaatan Jasa Kelautan (Wisata Bahari, Barang Muatan Kapal Tenggelam/BMKT, pipa dan kabel bawah laut, pemanfaatan pasir laut, perizinan reklamasi, dan biofarmakologi), Sertifikasi pulau-pulau kecil terluar dan tindak lanjut hasil toponimi pulau, Penguatan Masyarakat Hukum Adat

 2. Memberikan dukungan terhadap: Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga di luar KKP,  Eselon I lingkup KKP dan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan kewenangannya, Penyelesaian dan penyelarasan Perda tentang penataan ruang Provinsi dan Peraturan Gubernur yang menjadi turunannya guna mendukung program prioritas KKP3. Menyelesaikan aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang   Cipta Kerja, serta revisi atas PP No.75/2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP dan PP No.58/2020 tentang Pengelolaan PNBP, dan mengharapkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

3. Menyelesaikan aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang   Cipta Kerja, serta revisi atas PP No.75/2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP dan PP No.58/2020 tentang Pengelolaan PNBP, dan mengharapkan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.