Lima Pilar Penopang Ekonomi Biru di Kaltim: Dari Kawasan Konservasi hingga Kampung Budidaya

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Ekonomi biru masih kalah tenar ketimbang ekonomi hijau. Padahal semua aktivitas ekonomi hijau di darat selalu meninggalkan jejak di lautan. Keduanya tak bisa dipisahkan, mesti bergandengan jika ingin membahas pembangunan berkelanjutan.

“Keduanya itu beriringan, satu-kesatuan,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Irhan Hukmaidy, Senin, 30 Juni 2025. Ekonomi hijau kerap membahas soal hutan yang dibuka dan perlu dipulihkan. Atau soal energi terbarukan hingga pupuk yang ramah lingkungan.

Dari semua kegiatan ekonomi hijau yang sudah berjalan justru berdampak ke lautan. Terlepas dari niat baik aktivitas perekonomian itu. Air hujan tak punya ruang resapan karena lahan-lahan dibuka, kini mulus meluncur ke laut. Membawa segudang ekses, entah sedimen atau racun yang terbawa air.

Kedua jenis ekonomi itu punya logika yang berbeda. Ekonomi hijau berbicara tentang keberlanjutan dan pemulihan paska pemanfaatan segala sumber daya di darat. Dari hasil alam atau mahluk hidup di atasnya. “Berbeda dengan ekonomi biru, murni bicara menjaga,” katanya.

Hal itu terlihat jelas dari lima pilar penyangga ekonomi biru. Pertama, memperluas area konservasi. Perairan di sejumlah kepulauan yang ada di Berau contohnya. Wilayah Kepulauan Derawan dan pulau-pulau kecil disekitarnya ditetapkan jadi area konservasi lewat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/2016.

Kedua, penangkapan ikan berbasis kuota. Hasil laut dieksploitasi secukupnya tanpa merusak ekosistem yang ada. “Di perairan Kaltim, area penangkapan ikan ada zonasinya dan diatur jumlah yang boleh ditangkap,” tuturnya.

Ketiga, pengembangan kampung-kampung budidaya. Di Maratua, Berau warga dilatih membesarkan kerapu yang bisa dijual. Ikan nila di Loa Kulu, Kutai Kartanegara. Di Sebatin, Penajam Paser Utara ada patin. Model kampung budidaya seperti ini jadi penopang hilirisasi sektor perikanan. 

“Industri perikanan itu harus punya tiga aspek, ketersediaan bahan, distribusi, hingga pangsa pasar. Dan kampung-kampung budidaya ini memenuhi tiga aspek itu,” terangnya.

Keempat, berbicara soal pengawasan sumber daya kelautan. Di pilar ini, DKP berkolaborasi dengan pemilik otoritas keamanan laut dalam menyisir dan membekuk nelayan-nelayan ilegal perusak laut. “Ada efek jera berupa pidana bagi pelaku,” sebutnya.

Pilar terakhir, membangun gerakan bersih pesisir dan pantai dari sampah plastik yang memakan waktu lama untuk terurai.

Sumber Data : https://kaltimpost.jawapos.com/utama/2386213349/lima-pilar-penopang-ekonomi-biru-di-kaltim-dari-kawasan-konservasi-hingga-kampung-budidaya

KONTAK DKP
STATISTIK
Total Visitor
Hari Ini
Pengunjung Online
Tahun Lalu
© DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR