FORUM PD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SE - KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

1. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program kegiatan hasil musrenbang rkpd di kabupaten/kota untuk penyempurnaan rancangan awal renja dkp kaltim 2023..
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program kegiatan dkp kaltim sesuai tusi perangkat daerah.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan dalam optimalisasi pencapaian sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah sesuai kewenangan.
4. Sinergitas rancangan program kegiatan dengan kebijakan provinsi kalimantan timur.
5. Menyesuaikan kebutuhan pendanaan program kegiatan berdasarkan pagu indikatif dkp kaltim.
6. Menggali potensi dan permasalahan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

 Adapun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan forum ini adalah:

1. Undang-undang nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Undang-undang nomor : 23 tahun 2014 tentang pemerintahan  daerah.
3. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
4. Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
5. Keputusan menteri dalam negeri nomor 50 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi  dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
6. Dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dinas kelautan dan perikanan provinsi kalimantan timur nomor: 3-25.01.1-01001 anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kalimantan timur tahun anggaran 2022, tanggal 03 januari 2022.

Beberapa permasalahan yang dihadapidan dirasakan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan kaltim saat inidiantaranya :

Beberapa pencapaian kinerja kelautan dan perikanan kalimantan timur untuk tahun 2021, menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Adapun beberapa pencapaian tersebut adalah:

1. Realisasi pdrb terhadap kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan tahun 2021, dari target yang diperkirakan sebesar 1,64%, dicapai angka  sebesar 1,70% atau lebih tinggi 0,06?ri target yang diinginkan.
2. Untuk  produksi perikanan budidaya tahun 2021 mencapai angka 160.240 ton, turun dari target yaitu sebesar 161.216 ton atau turun 976 ton atau sebesar 0,06%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 tidak  ada produksi rumput laut khususnya di kabupaten paser.
3. Sedangkan untuk produksi perikanan tangkap, mengalami kenaikan 9,47?ri target 158.938 ton, yaitu sebesar 173.996 ton
4. Untuk ekspor hasil perikanan kalimantan timur, tahun 2021 mencapai nilai ekspor sebesar 76.948.510. U$d melebihi dari target sebesar 36.000.000 U$D.

Ditingkat kab/kota se-kalimantan timur, dinas kelautan dan perikanan provinsi kalimantan timur dibantu oleh dinas perikanan di 10 kab/kota dan sesuai  amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014, terjadi perubahan beberapa fungsi kewenangan, yang mana dahulunya menjadikewenangan pengelolaan kabupaten/kota, saat ini beralih menjadi kewenangan pengolaan provinsi.

Salah satu diantara terjadinya pelimpahan kewenangan tersebut adalah beralihnya pengelolaan 6 (enam) pangkalan pendaratan ikan (ppi), yang saat ini sudah menjadi  kewenangan  provinsi dalam pengelolaannya.

Hal ini sudah pasti menjadi beban provinsi dalam hal pengelolaan dan penganggaran. Untuk itu merupakan tanggungjawab kami berlaku adil dalam penganggaran, sehingga pangkalan pendaratan ikan yang ada di kabupaten berau, kabupaten kutai timur, kota bontang, kota samarinda, kota balikpapan, dan kabupaten penajam paser utara, dapat berfungsi dan beroperasional secara maksimal.

Sasaran program pembangunan pada dinas perikanan kelautan dan perikanan provinsi kalimantan timur dalam mendukung  penguatan ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan menuju kesejahteraan masyarakat dalam kerangka kalimantan timur berdaulat, meliputi : 

1. Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Program pengelolaan perikanan tangkap.
3. Program pengelolaan perikanan budidaya.
4. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Terakhir, saya mengharapkan ada 3 (tiga) poin penting dari pelaksanaan forum pd kelautan dan perikanan kaltim tahun 2022 ini adalah ;

1. Tercipta suatu rancangan awal renja dkp kaltim yang memuat regulasi dan kerangka anggaran pendanaan program dan kegiatan tahun 2023.
2. Prioritas kegiatan yang sudah dipilih menurut sumber pendanaan dari apbd provinsi kaltim akan termuat dalam rancangan awal renja dkp kaltim 2023.
3. Berita acara forum perangkat daerah dkp kaltim tahun 2022.